Diskominfotik Gelar Bimtek Pembentukan PPID SKPD/UKPD di Jakut

By Admin


nusakini.com - Jakarta - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menggelar bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan pemahaman komunikasi dan informasi publik untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) di Jakarta Utara.


Sebanyak 80 peserta dari SKPD/UKPD yang ada di Jakarta Utara mengikuti bimtek yang diadakan di ruang pola, Kantor Pemkot Jakarta Utara. Bimtek ini bertujuan mendorong SKPD/UKPD memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).


Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Diskominfotik DKI Jakarta, Harry Sanjaya mengatakan, bimtek PPID ini merupakan implementasi dari UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 


Dimana semua badan publik termasuk Pemprov DKI Jakarta harus membentuk PPID di SKPD/UKPD yang ada. Tugas PPID itu nantinya adalah, melayani informasi publik dengan mekanisme sesuai regulasi yang telah ditetapkan.


"Diskominfotik saat ini sudah membentuk layanan informasi melalui PPID. Hari ini kita gelar bimtek untuk SKPD/UKPD lain agar membentuk PPID. Melalui bimtek ini kita motivasi dan semangati mereka agar bergerak cepat, " kata Harry


Menurutnya, pembentukan PPID di seluruh SKPD/UKPD sudah diinstruksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI, Saefullah, melalui Surat Instruksi Nomor 10/2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi di setiap SKPD/UKPD.


Melalui PPID ini juga masyarakat atau lembaga, badan publik dapat meminta informasi. 


"Syarat pengajuan permohonan informasi itu, pemohon mengisi formulir dan melampirkan identitas copy KTP atau akta pendirian badan publik atau organisasi. Nanti PPID akan memberikan informasi tersebut pada para pemohon, " ucapnya.


Sementara, Kasudin Kominfotik Jakarta Utara, Christian Anthony menambahkan, peserta bimtek ini berasal dari 40 SKPD/UKPD di wilayah Jakarta Utara. 


"Kita akan fasilitasi SKPD/UKPD yang belum membentuk PPID agar segera membentuk. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani dalam mendapatkan informasi," tandasnya.(pr/kj/al)